BAB I
PENDAHULUAN
Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika
orang memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang
tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air dan hutan yang terkandung
di dalamnya. Upreti (2006) menjelaskan bahwa pada umunya orang berkompetisi
untuk memperebutkan sumber daya alam karena empat alasan utama. Pertama, karena
sumber daya alam merupakan “interconnected space” yang memungkinkan perilaku
seseorang mampu mempengaruhi perilaku orang lain. Sumber daya alam juga
memiliki aspek “social space” yang menghasilkan hubungan-hubungan tertentu
diantara para pelaku. Selain itu sumber daya alam bisa menjadi langka atau
hilang sama sekali terkait dengan perubahan lingkungan, permintaan pasar dan
distribusi yang tidak merata. Yang terakhir, sumber daya alam pada derajat
tertentu juga menjadi sebagai simbol bagi orang atau kelompok tertentu.
Konflik merupakan kenyataan hidup,
tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan
masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa
diselesaikan tanpa kekerasaan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik
bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat (Fisher, 2001).
Dalam setiap kelompok social selalu
ada benih-benih pertentangan antara individudan individu, kelompok dan
kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya
berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasaan
dan tidak berbentuk kekerasaan. Konflik berasal dari kata kerja Latin, yaitu
configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan
sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok)
dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan
atau membuatnya tidak berdaya.
Indonesia
merupakan salah satu negara multikulturalis terbesar di dunia. Berbagai
pluralitas yang ada di Indonesia terdiri dari keragaman kelas sosial, etnis dan
ras, gender, anak berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan
usia. Hal ini dapat didukung oleh data sebagai berikut: (a) merupakan negara
yang mempunyai ±13.000 pulau; (b) jumlah penduduknya lebih dari 200 juta; (c)
mempunyai ± 656 suku bangsa; (d) memiliki lebih dari 360 dialek bahasa lokal;
(e) beragam Agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Soebadio, H.,
1983; Yaqin, A.M. 2005); dan (f) Indonesia terdiri dari 34 propinsi. Kondisi
kehidupan masyarakat yang multikultural tersebut secara makro dapat menjadi
faktor pendorong atau penghambat proses pembangunan nasional dalam berbagai
bidang (Koentjaraningrat, 1982; Ihromi, T.O., 1984).
Berbagai
kekerasan antar kelompok yang bergolak secara sporadis seputar persoalan Suku,
Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) banyak terjadi dan terus bermunculan di negeri
ini. Dari Sabang sampai Merauke terjadi berbagai peristiwa berdarah. Di Aceh
terjadi pergolakan yang bernuansa separatis dan ingin memerdekakan diri melalui
Gerakan Aceh Merdeka. Untunglah masalah ini bisa diselesaikan dengan damai,
namun masalah ini belum tuntas. Di Sampit terjadi peristiwa yang sangat
menggegerkan dunia ketika banyak mayat bergelimpangan tanpa kepala dan diliput
ke seluruh dunia.
BAB II
PEMBAHASAN
Konflik
Etnik di Indonesia
Transisi Indonesia
menuju demokrasi memasuki tahun keempat pada tahun 2002. Namun, transisi yang
masih sulit, berantakan, rapuh dan, di atas semua, menyakitkan. Hasil akhir dari proses transisi masih
belum jelas,
dan negara masih risiko kembalinya otoritarianisme. Indonesia adalah
masih untuk mengatasi beberapa ancaman terhadap demokrasi yang rapuh. Terus-menerus kekerasan antar-agama dan antar-etnis, dan ancaman etnis berbasis
separatisme bersenjata, merupakan ancaman tersebut. Sangat dasar dari Negara Indonesia toleransi agama dan etnis telah jelas terguncang ketika masalah ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dan ratusan ribu menjadi pengungsi. Sifat dan besarnya masalah menjadi lebih rumit ketika negara sendiri telah menjadibagian dari masalah daripada solusi. Memang, masyarakat terganggu oleh perpecahan dan konflik agama dan etnis seperti berfungsi sebagai musuh terburuk, tidak hanya untuk transisi demokrasi Indonesia dan konsolidasi tetapi juga untuk kelangsungan hidup negara Indonesia itu sendiri.
dan negara masih risiko kembalinya otoritarianisme. Indonesia adalah
masih untuk mengatasi beberapa ancaman terhadap demokrasi yang rapuh. Terus-menerus kekerasan antar-agama dan antar-etnis, dan ancaman etnis berbasis
separatisme bersenjata, merupakan ancaman tersebut. Sangat dasar dari Negara Indonesia toleransi agama dan etnis telah jelas terguncang ketika masalah ini mengakibatkan ribuan orang meninggal dan ratusan ribu menjadi pengungsi. Sifat dan besarnya masalah menjadi lebih rumit ketika negara sendiri telah menjadibagian dari masalah daripada solusi. Memang, masyarakat terganggu oleh perpecahan dan konflik agama dan etnis seperti berfungsi sebagai musuh terburuk, tidak hanya untuk transisi demokrasi Indonesia dan konsolidasi tetapi juga untuk kelangsungan hidup negara Indonesia itu sendiri.
Perlu dicatat di awal
bahwa diskusi tentang keadaan konflik
etnis di Indonesia pasca-Soeharto mengenai penyebabnya, dinamika, dan solusi menghadapi
sejumlah tantangan berat. Pertama, sifat dan jumlah konflik, dan besarnya
masalah, membuat sulit bagi analis untuk melakukan keadilan kepada mereka
dengan bab pendek seperti ini. Negara ini sekarang dihadapkan dengan setidaknya
empat konflik besar (Poso, Maluku, Aceh, dan Papua) dan telah mengalami
beberapa konflik lain yang tampaknya untuk sementara telah mereda (seperti
sebagai konflik etnis di provinsi Kalimantan Barat dan Tengah). Sebagai
negara terus menghadapi ketegangan antar-agama dan antar-etnis, yang
potensi konflik di masa mendatang di daerah lain tidak dapat diabaikan. Kedua,
sementara beberapa konflik memiliki karakteristik dan pola-pola umum, itu adalah juga penting untuk menyadari bahwa setiap konflik memiliki berbeda sendiri dan Penyebab yang unik dan dinamika, sehingga menuntut solusi yang berbeda. Ketiga, itu tidak selalu mudah untuk menandai apa yang merupakan konflik etnis. Misalnya, konflik di Ambon, Maluku, mungkin telah memiliki etnis
dimensi pada awal konflik, tapi segera berubah menjadi antaragama
konflik. Demikian pula, masalah di Aceh dan Papua, meskipun sifat mereka sebagai konflik separatis, tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengambil dimensi etnis ke rekening. Dengan peringatan ini dalam pikiran, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji masalah ini konflik etnis di Indonesia dalam hal luas sosial, ekonomi, dan politik konteks. Lebih khusus, makalah ini akan berusaha
meneliti penyebab konflik dan pelestarian mereka, menganalisis upaya (atau ketiadaan) untuk mencegah dan mengelola konflik, dan mengeksplorasi prospek untuk resolusi. Diskusi dibagi menjadi empat bagian: bagian pertama menjelaskan sifat konflik dan manusia dan konsekuensi material; bagian kedua analisis
akar penyebab konflik, dinamika konflik, dan "insentif untuk berpartisipasi dalam konflik kekerasan "- keluhan dan keserakahan - yang tumbuh dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, bagian ketiga mengeksplorasi masalah kapasitas negara dikurangi untuk mencegah dan mengelola konflik, bagian keempat membahas perdebatan Indonesia pada manfaat federalisme dan otonomi sebagai bentuk yang tepat dari negara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini pertama membahas perdebatan internal pada merit, nilai dan kelangsungan hidup sistem federal sebagai cara untuk mengelola dan mencegah konflik etnis dan agama di negara dan hasil untuk meninjau Prospek bagi penyelesaian konflik secara damai melalui ke pengenalan kebijakan otonomi barisan aritmetik (otonomi luas).
negara terus menghadapi ketegangan antar-agama dan antar-etnis, yang
potensi konflik di masa mendatang di daerah lain tidak dapat diabaikan. Kedua,
sementara beberapa konflik memiliki karakteristik dan pola-pola umum, itu adalah juga penting untuk menyadari bahwa setiap konflik memiliki berbeda sendiri dan Penyebab yang unik dan dinamika, sehingga menuntut solusi yang berbeda. Ketiga, itu tidak selalu mudah untuk menandai apa yang merupakan konflik etnis. Misalnya, konflik di Ambon, Maluku, mungkin telah memiliki etnis
dimensi pada awal konflik, tapi segera berubah menjadi antaragama
konflik. Demikian pula, masalah di Aceh dan Papua, meskipun sifat mereka sebagai konflik separatis, tidak dapat dipahami dengan benar tanpa mengambil dimensi etnis ke rekening. Dengan peringatan ini dalam pikiran, tulisan ini ditujukan untuk mengkaji masalah ini konflik etnis di Indonesia dalam hal luas sosial, ekonomi, dan politik konteks. Lebih khusus, makalah ini akan berusaha
meneliti penyebab konflik dan pelestarian mereka, menganalisis upaya (atau ketiadaan) untuk mencegah dan mengelola konflik, dan mengeksplorasi prospek untuk resolusi. Diskusi dibagi menjadi empat bagian: bagian pertama menjelaskan sifat konflik dan manusia dan konsekuensi material; bagian kedua analisis
akar penyebab konflik, dinamika konflik, dan "insentif untuk berpartisipasi dalam konflik kekerasan "- keluhan dan keserakahan - yang tumbuh dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, bagian ketiga mengeksplorasi masalah kapasitas negara dikurangi untuk mencegah dan mengelola konflik, bagian keempat membahas perdebatan Indonesia pada manfaat federalisme dan otonomi sebagai bentuk yang tepat dari negara untuk mengatasi masalah tersebut. Ini pertama membahas perdebatan internal pada merit, nilai dan kelangsungan hidup sistem federal sebagai cara untuk mengelola dan mencegah konflik etnis dan agama di negara dan hasil untuk meninjau Prospek bagi penyelesaian konflik secara damai melalui ke pengenalan kebijakan otonomi barisan aritmetik (otonomi luas).
Sifat Konflik:
Horisontal dan Vertikal
Konflik
Pada risiko terlalu menyederhanakan,
makalah ini bertujuan untuk menganalisis masalah di Indonesia dengan
menggunakan perbedaan analitis umum yang dibuat oleh orang Indonesia sendiri
antara konflik horizontal dan vertikal, yang keduanya melibatkan dimensi etnis.
Konflik horizontal mengacu
bertentangan dalam masyarakat itu sendiri atau konflik intra-masyarakat. Hal ini terjadi antara sedikitnya dua komunitas budaya atau agama yang berbeda
di bawah otoritas politik tunggal. Sementara itu, konflik vertikal mengacu pada
konflik antara negara/pemerintah dan kelompok tertentu (etnis, agama atau ideologi-termotivasi) dalam negara-state.2 The konflik di Kalimantan (Sangau Ledo, Sambas dan Sampit), Central Sulawesi (Poso), dan Maluku dapat dikelompokkan ke dalam kategori pertama, sedangkan masalah di Aceh dan Provinsi Papua (di mana beberapa kelompok etnis Aceh dan Papua di kedua provinsi berusaha untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia) masuk dalam kategori kedua. Meskipun perbedaan mengenai jenis setiap konflik, bagaimanapun, dimensi etnis dapat diidentifikasi di hampir semua konflik. Di
Kalimantan, konflik itu berjuang garis etnis antara Dayak dan Madura. Di Ambon, Maluku, konflik pertama dimulai antara pribumi Kristen Ambon dan pendatang dari Bugis, Buton dan Makassar. Bahkan di Sulawesi Tengah, di mana agama
manifestasi konflik telah kuat daripada di daerah lain, pertempuran selalu dimulai antara Protestan Pamona dan Bugis Muslim Poso. Di Aceh dan Papua, etno-nasionalisme dari Aceh dan Papua jelas termotivasi pencarian independen
negara di setiap daerah.
bertentangan dalam masyarakat itu sendiri atau konflik intra-masyarakat. Hal ini terjadi antara sedikitnya dua komunitas budaya atau agama yang berbeda
di bawah otoritas politik tunggal. Sementara itu, konflik vertikal mengacu pada
konflik antara negara/pemerintah dan kelompok tertentu (etnis, agama atau ideologi-termotivasi) dalam negara-state.2 The konflik di Kalimantan (Sangau Ledo, Sambas dan Sampit), Central Sulawesi (Poso), dan Maluku dapat dikelompokkan ke dalam kategori pertama, sedangkan masalah di Aceh dan Provinsi Papua (di mana beberapa kelompok etnis Aceh dan Papua di kedua provinsi berusaha untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia) masuk dalam kategori kedua. Meskipun perbedaan mengenai jenis setiap konflik, bagaimanapun, dimensi etnis dapat diidentifikasi di hampir semua konflik. Di
Kalimantan, konflik itu berjuang garis etnis antara Dayak dan Madura. Di Ambon, Maluku, konflik pertama dimulai antara pribumi Kristen Ambon dan pendatang dari Bugis, Buton dan Makassar. Bahkan di Sulawesi Tengah, di mana agama
manifestasi konflik telah kuat daripada di daerah lain, pertempuran selalu dimulai antara Protestan Pamona dan Bugis Muslim Poso. Di Aceh dan Papua, etno-nasionalisme dari Aceh dan Papua jelas termotivasi pencarian independen
negara di setiap daerah.
The Horizontal Konflik:
Kalimantan, Maluku dan Sulawesi (Poso)
Konflik yang terjadi di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi yang konflik antara
kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, dibagi baik sepanjang etnis atau
agama garis. Mereka yang berlangsung di Kalimantan, pertama di Sangau Ledo pada
tahun 1997 dan Sambas pada tahun 1999 (provinsi Kalimantan Barat), dan lagi di
Sampit pada tahun 2001 (provinsi Kalimantan Tengah), disajikan kasus yang jelas
dari kekerasan yang dilakukan sepanjang pembagian etnis. The Dayak- Bentrokan
Madura pada tahun 1997 menyebabkan lebih dari seribu deaths.Then, a lebih
meluluhkan konflik berdarah terjadi antara Melayu asli dan Madura (keduanya
adalah kelompok Muslim) pada tahun 1999, di mana lebih dari 150 orang tewas dan
sekitar 10.000-15.000 orang mengungsi. Kekerasan terburuk, bagaimanapun,
berlangsung di Sampit pada bulan Februari untuk Maret 2001 dan dengan cepat
menyebar ke Palangkaraya, ibukota provinsi. Ini kebangkitan terbaru dari
kekerasan antar-etnis di Kalimantan segera menjadi konflik yang paling kejam
dalam sejarah hubungan Dayak-Madura. Konsekuensi dari siklus kekerasan terakhir
terhadap kehidupan manusia yang menghancurkan. Pada awal Maret, diperkirakan
bahwa 469 orang dibunuh, dimana 456 adalah Madura, dan lebih dari 1.000 rumah
yang dibakar. Perkiraan dari sisi Madura, bagaimanapun, menempatkan kematian
tol setinggi 2,000-5,000. Sementara jumlah sebenarnya sulit untuk menentukan,
itu masuk akal bahwa mereka melampaui apa yang dilaporkan oleh pers. Banyak
orang Madura, misalnya, tewas saat mereka melarikan diri ke hutan dan tubuh
mereka tidak pernah dibawa ke rumah sakit. Konflik mungkin bisa mengklaim lebih
dari 1.000 jiwa. Selain itu, konflik
memaksa lebih dari 108.000 orang Madura mengungsi provinsi ke Madura
dan bagian lain dari Jawa Timur, menyebabkan ketegangan serius pada provinsi
sumber daya keuangan.
memaksa lebih dari 108.000 orang Madura mengungsi provinsi ke Madura
dan bagian lain dari Jawa Timur, menyebabkan ketegangan serius pada provinsi
sumber daya keuangan.
Di Maluku, Indonesia diberitahu selama
puluhan tahun oleh Orde Baru
Rezim bahwa hubungan etnis dan antar agama di wilayah itu berhasil
dikelola melalui pengenaan "Pancasila", lima prinsip yang didukung negara Indonesia, di setiap aspek kehidupan. Memang, dalam Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya, harmonis antar etnis hubungan sering terlihat telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambon juga terlihat sebagai model untuk hubungan antar agama yang harmonis di masyarakat majemuk karena sistem pela gandong tradisional. Namun, semua sifat-sifat ini banyak dihargai tiba-tiba berakhir ketika massa Kristen menyerbu dan menyerang umat Islam merayakan Idul Fitri (Islamic Holiday, akhir bulan puasa Ramadhan) pada tanggal 19 Januari 1999. Sebuah siklus kekerasan segera terjadi antara dua kelompok agama, meninggalkan ribuan orang tewas, sementara ribuan rumah dan toko-toko rusak atau dibakar.
Rezim bahwa hubungan etnis dan antar agama di wilayah itu berhasil
dikelola melalui pengenaan "Pancasila", lima prinsip yang didukung negara Indonesia, di setiap aspek kehidupan. Memang, dalam Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya, harmonis antar etnis hubungan sering terlihat telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ambon juga terlihat sebagai model untuk hubungan antar agama yang harmonis di masyarakat majemuk karena sistem pela gandong tradisional. Namun, semua sifat-sifat ini banyak dihargai tiba-tiba berakhir ketika massa Kristen menyerbu dan menyerang umat Islam merayakan Idul Fitri (Islamic Holiday, akhir bulan puasa Ramadhan) pada tanggal 19 Januari 1999. Sebuah siklus kekerasan segera terjadi antara dua kelompok agama, meninggalkan ribuan orang tewas, sementara ribuan rumah dan toko-toko rusak atau dibakar.
Konflik di Ambon / Maluku berkembang
dalam dua tahap. Pertama
fase, yang dimulai pada 19 Januari 1999, dimulai dengan serangan terhadap
Maluku non-Muslim dari Bugis, Buton, dan Makasar. Meskipun divisi sepanjang garis agama antara kedua komunitas, kehadiran dari dimensi etnis juga dapat diidentifikasi. Secara luas diyakini bahwa perasaan terpinggirkan di antara orang-orang Kristen merupakan salah satu faktor utama dalam konflik. Banyak orang Kristen, misalnya, berpendapat bahwa migran - terutama Bugis, Buton, dan Makasar (sering pejoratively disebut BBM) - dari luar Kepulauan Maluku
mendominasi dan menguasai sebagian besar ekonomi sektor di wilayah tersebut.
fase, yang dimulai pada 19 Januari 1999, dimulai dengan serangan terhadap
Maluku non-Muslim dari Bugis, Buton, dan Makasar. Meskipun divisi sepanjang garis agama antara kedua komunitas, kehadiran dari dimensi etnis juga dapat diidentifikasi. Secara luas diyakini bahwa perasaan terpinggirkan di antara orang-orang Kristen merupakan salah satu faktor utama dalam konflik. Banyak orang Kristen, misalnya, berpendapat bahwa migran - terutama Bugis, Buton, dan Makasar (sering pejoratively disebut BBM) - dari luar Kepulauan Maluku
mendominasi dan menguasai sebagian besar ekonomi sektor di wilayah tersebut.
Pada tahap kedua, setelah BBMs telah
melarikan diri sebagian besar daerah itu, pertempuran berlanjut dan meningkat,
dan dengan cepat berubah menjadi konflik kekerasan antara Ambon / Maluku,
masing-masing dengan denominasi agama yang berbeda. Sebagai konflik itu
sekarang terjadi antara kelompok etnis yang sama, agama segera menjadi garis
pemisah antara para pihak, maka menjadi konflik agama. Konsekuensi dari konflik
di Maluku yang jauh lebih besar dari di Kalimantan. Sejak pecahnya kekerasan
pada Januari 1999, dan sampai sampai, Maret 2001, diperkirakan bahwa lebih dari
8.000 orang tewas,
dan sekitar 230.000 orang displaced.10 The International Crisis Group (ICG) bahkan telah menempatkan jumlah pengungsi sebagai setinggi 500.000, sedangkan pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa jumlah telah mencapai 570.000. Banyak kota-kota di provinsi ini, terutama kota provinsi Ambon, juga telah hancur oleh luas penghancuran rumah-rumah, toko-toko, tempat ibadah, dan bangunan publik. Kondisi hidup telah memburuk tajam, dan pelayanan publik seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan juga telah serius terganggu.
dan sekitar 230.000 orang displaced.10 The International Crisis Group (ICG) bahkan telah menempatkan jumlah pengungsi sebagai setinggi 500.000, sedangkan pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa jumlah telah mencapai 570.000. Banyak kota-kota di provinsi ini, terutama kota provinsi Ambon, juga telah hancur oleh luas penghancuran rumah-rumah, toko-toko, tempat ibadah, dan bangunan publik. Kondisi hidup telah memburuk tajam, dan pelayanan publik seperti kesehatan, transportasi, dan pendidikan juga telah serius terganggu.
Di Poso, Sulawesi Tengah, dimensi etnis
konflik yang diterima perhatian kurang dari satu agama. Pertempuran telah
terutama menjadi dilihat dan ditandai sebagai bentrokan agama antara Muslim dan
Kristen. Namun, beberapa analis juga mengidentifikasi bahwa di awal tahap
konflik, garis agama telah tumpang tindih dengan etnis perbedaan, sebagai
orang-orang Kristen kebanyakan Pamona dan Muslim terutama Bugis. Sekali lagi,
penting untuk dicatat bahwa setelah meletus dan melanjutkan, konflik segera
mengambil bentuk perang agama kekerasan, di mana kedua Pamona dan Bugis
bergabung dengan lainnya
kelompok etnis dengan denominasi agama yang sama berjuang di samping dari masing-masing co-agama konsekuensi brothers.The dan biaya konflik Poso, sementara tidak setinggi dalam kasus lain, belum signifikan baik. Selama April 2000, pertempuran di 20 kota di Kabupaten Poso mengakibatkan lebih dari 250 kematian, menghancurkan lebih dari 5.000 rumah dan beberapa tempat ibadah, dan menelantarkan sekitar 70.000 orang.
kelompok etnis dengan denominasi agama yang sama berjuang di samping dari masing-masing co-agama konsekuensi brothers.The dan biaya konflik Poso, sementara tidak setinggi dalam kasus lain, belum signifikan baik. Selama April 2000, pertempuran di 20 kota di Kabupaten Poso mengakibatkan lebih dari 250 kematian, menghancurkan lebih dari 5.000 rumah dan beberapa tempat ibadah, dan menelantarkan sekitar 70.000 orang.
Vertikal Konflik:
Aceh dan Papua
Tidak seperti konflik lainnya di negeri
ini, pemberontakan saat di barat laut Aceh belum dipahami dengan baik atau
diteliti. Aceh adalah Wilayah historis terkenal dengan pertempuran melawan
Portugis di 1520-an, yang perang empat dekade melawan Belanda dari 1873 dan
1913, dan maka untuk perlawanan terhadap pemerintah pusat di Jakarta sejak
sebagai tahun 1953. Sebagai contoh, banyak berasumsi bahwa konflik saat ini
memiliki pendahulunya di Darul Islam (DI) pemberontakan pada tahun 1950.
Bahkan, konflik di Provinsi mulai mengambil bentuk sebagai konflik separatis
hanya di pertengahan 1970-an dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM
muncul dengan proklamasi sepihak Aceh kemerdekaan pada tanggal 4 Desember tahun
1976 oleh Hasan di Tiro dalam suatu upacara yang terjadi di desa terpencil
Kabupaten Pidie. Dibantu mantan rekan dalam gerakan DI, Hasan di tiro
menyatakan bahwa
"Kami, rakyat Aceh, Sumatra, ... dengan ini menyatakan diri bebas dan mandiri [sic] dari semua kontrol politik dari rezim asing Jakarta dan orang-orang asing dari Pulau Jawa ".
"Kami, rakyat Aceh, Sumatra, ... dengan ini menyatakan diri bebas dan mandiri [sic] dari semua kontrol politik dari rezim asing Jakarta dan orang-orang asing dari Pulau Jawa ".
Deklarasi tersebut menandai perbedaan
tajam antara GAM dan
sebelumnya DI pemberontakan pada tahun 1950. Sementara DI berusaha untuk mengubah sifat negara Indonesia ke dalam sebuah republik Islam yang Aceh akan
menjadi bagian, GAM mencari pemisahan lengkap dari Aceh Republik Indonesia. Menurut Hasan di Tiro, masyarakat Aceh mewakili bangsa yang berbeda dengan hak yang melekat untuk menentukan nasib sendiri. Dalam konteks ini, telah lebah mencatat bahwa pemberontakan GAM yang dipimpin "adalah memang unik dalam sejarah Aceh perlawanan, karena mereka adalah yang pertama
artikulasi oposisi politik yang menegaskan sebuah separatis daripada
tujuan kedaerahan ". Pemberontakan di Aceh, yang dimulai pada tahun 1989
dan telah meningkat sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto pada pertengahan tahun 1998, adalah kelanjutan dari konflik yang telah dimulai pada pertengahan 1970-an. Dalam hal ini konflik separatis, pihak utama yang terlibat adalah Pemerintah
Indonesia dan GAM.
sebelumnya DI pemberontakan pada tahun 1950. Sementara DI berusaha untuk mengubah sifat negara Indonesia ke dalam sebuah republik Islam yang Aceh akan
menjadi bagian, GAM mencari pemisahan lengkap dari Aceh Republik Indonesia. Menurut Hasan di Tiro, masyarakat Aceh mewakili bangsa yang berbeda dengan hak yang melekat untuk menentukan nasib sendiri. Dalam konteks ini, telah lebah mencatat bahwa pemberontakan GAM yang dipimpin "adalah memang unik dalam sejarah Aceh perlawanan, karena mereka adalah yang pertama
artikulasi oposisi politik yang menegaskan sebuah separatis daripada
tujuan kedaerahan ". Pemberontakan di Aceh, yang dimulai pada tahun 1989
dan telah meningkat sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto pada pertengahan tahun 1998, adalah kelanjutan dari konflik yang telah dimulai pada pertengahan 1970-an. Dalam hal ini konflik separatis, pihak utama yang terlibat adalah Pemerintah
Indonesia dan GAM.
Konsekuensi dari konflik telah
menghancurkan, baik untuk Aceh
dan Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, konflik berfungsi sebagai pengingat dari penindasan militer yang brutal yang menolak untuk menghargai hak asasi manusia selama operasi militer di 1990-1998 yang menewaskan lebih dari 6.000 orang tewas. Sebagai pertempuran antara GAM dan aparat keamanan
telah meningkat sejak jatuhnya Suharto, konflik terus untuk menimbulkan penderitaan besar pada ratusan ribu warga Aceh. Di Tahun 2001, jumlah korban tewas, terutama warga sipil, mencapai sekitar 1.800 orang. Antara itu dan April 2002 saja, diperkirkan bahwa lebih dari 300 orang tewas akibat konflik. Tak perlu dikatakan, konflik juga telah tergelincir kehidupan sosial dan ekonomi yang normal di wilayah tersebut. Untuk Indonesia, konflik yang sedang berlangsung di Aceh berfungsi sebagai pengingat baik Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak stabil sifat negara Indonesia setelah Soeharto, dari pelanggaran terus
hak asasi manusia, dan ketidakmampuan Indonesia untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai.
dan Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, konflik berfungsi sebagai pengingat dari penindasan militer yang brutal yang menolak untuk menghargai hak asasi manusia selama operasi militer di 1990-1998 yang menewaskan lebih dari 6.000 orang tewas. Sebagai pertempuran antara GAM dan aparat keamanan
telah meningkat sejak jatuhnya Suharto, konflik terus untuk menimbulkan penderitaan besar pada ratusan ribu warga Aceh. Di Tahun 2001, jumlah korban tewas, terutama warga sipil, mencapai sekitar 1.800 orang. Antara itu dan April 2002 saja, diperkirkan bahwa lebih dari 300 orang tewas akibat konflik. Tak perlu dikatakan, konflik juga telah tergelincir kehidupan sosial dan ekonomi yang normal di wilayah tersebut. Untuk Indonesia, konflik yang sedang berlangsung di Aceh berfungsi sebagai pengingat baik Indonesia dan masyarakat internasional yang tidak stabil sifat negara Indonesia setelah Soeharto, dari pelanggaran terus
hak asasi manusia, dan ketidakmampuan Indonesia untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai.
Konflik di Papua, seperti di Aceh, juga
mengambil bentuk separatis yang
conflict.In provinsi ini yang secara resmi menjadi bagian dari Indonesia di
1969, organisasi perlawanan utama, Organisasi Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka, OPM), jelas ditujukan untuk menciptakan suatu negara merdeka terpisah dari Republik Indonesia. Selama beberapa dekade setelah penggabungan Papua ke Indonesia, OPM adalah terlibat dalam tingkat rendah pertempuran dengan pasukan keamanan Indonesia. Juga untuk dekade, militer Indonesia terpaksa menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam memadamkan pemberontakan, yang mengakibatkan pelanggaran luas hak asasi manusia,
termasuk pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan dan intimidasi.
conflict.In provinsi ini yang secara resmi menjadi bagian dari Indonesia di
1969, organisasi perlawanan utama, Organisasi Papua Merdeka (Organisasi Papua Merdeka, OPM), jelas ditujukan untuk menciptakan suatu negara merdeka terpisah dari Republik Indonesia. Selama beberapa dekade setelah penggabungan Papua ke Indonesia, OPM adalah terlibat dalam tingkat rendah pertempuran dengan pasukan keamanan Indonesia. Juga untuk dekade, militer Indonesia terpaksa menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam memadamkan pemberontakan, yang mengakibatkan pelanggaran luas hak asasi manusia,
termasuk pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan, penyiksaan dan intimidasi.
Sejak runtuhnya Orde Baru Soeharto,
telah terjadi peningkatan
dalam permintaan untuk kemerdekaan. Memang, pada bulan Juni 2000, delegasi
kepada Kongres Nasional Papua Barat yang diselenggarakan di Jayapura menyatakan bahwa provinsi akan meminta kemerdekaan dari Republik Indonesia.
Pemerintah pusat, seperti yang diharapkan, menolak deklarasi sebagai
ilegal, dan militer Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyatakan bahwa hal ini disiapkan untuk melakukan militer Langkah-langkah jika diperlukan. Situasi keamanan memburuk pada awal Oktober ketika kerusuhan meletus di Wamena setelah polisi mencoba untuk mengambil bawah bendera separatis. Marah dengan langkah polisi ', asli Papua kemudian menyerang warga migran di daerah, meninggalkan 22 migran dan 6 Irian pribumi tewas, dan banyak lainnya luka parah.
dalam permintaan untuk kemerdekaan. Memang, pada bulan Juni 2000, delegasi
kepada Kongres Nasional Papua Barat yang diselenggarakan di Jayapura menyatakan bahwa provinsi akan meminta kemerdekaan dari Republik Indonesia.
Pemerintah pusat, seperti yang diharapkan, menolak deklarasi sebagai
ilegal, dan militer Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyatakan bahwa hal ini disiapkan untuk melakukan militer Langkah-langkah jika diperlukan. Situasi keamanan memburuk pada awal Oktober ketika kerusuhan meletus di Wamena setelah polisi mencoba untuk mengambil bawah bendera separatis. Marah dengan langkah polisi ', asli Papua kemudian menyerang warga migran di daerah, meninggalkan 22 migran dan 6 Irian pribumi tewas, dan banyak lainnya luka parah.
Sementara pemerintah sedang merancang
strategi yang koheren untuk menangani gerakan separatis yang berkembang,
keinginan untuk merdeka adalah
meningkat dengan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh anggota Special di Indonesia Angkatan (Kopassus), Theys Elluay, seorang pemimpin terkemuka dari Papua gerakan kemerdekaan, pada bulan November 2001.
meningkat dengan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh anggota Special di Indonesia Angkatan (Kopassus), Theys Elluay, seorang pemimpin terkemuka dari Papua gerakan kemerdekaan, pada bulan November 2001.
Penyebab Konflik dan Konflik Dinamika:
Mengapa konflik terjadi? Sejak akhir
Perang Dingin, ada memiliki
muncul tubuh besar literatur akademik tentang konflik etnis. Dengan
sumber daya tersebut, theoratically kita seharusnya lebih tercerahkan
tentang penyebab konflik etnis dan cara-cara untuk mencegahnya. Namun,
telah mengakui bahwa "ada perjanjian kurang dari sebelumnya pada
penyebab konflik etnis. "Sebagian besar analis tampaknya setuju bahwa sejak
konflik sangat kompleks, tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami
melalui penjelasan faktor tunggal. Juga tidak bisa konflik dipahami
melalui bentuk-bentuk nyata yang seperti etnis atau agama. Meskipun
Konflik berdarah sering dilakukan di sepanjang garis etnis atau agama,
perbedaan doktrin atau ciri-ciri etnis dan adat istiadat sendiri jarang
memicu orang untuk melakukan kekerasan.
muncul tubuh besar literatur akademik tentang konflik etnis. Dengan
sumber daya tersebut, theoratically kita seharusnya lebih tercerahkan
tentang penyebab konflik etnis dan cara-cara untuk mencegahnya. Namun,
telah mengakui bahwa "ada perjanjian kurang dari sebelumnya pada
penyebab konflik etnis. "Sebagian besar analis tampaknya setuju bahwa sejak
konflik sangat kompleks, tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami
melalui penjelasan faktor tunggal. Juga tidak bisa konflik dipahami
melalui bentuk-bentuk nyata yang seperti etnis atau agama. Meskipun
Konflik berdarah sering dilakukan di sepanjang garis etnis atau agama,
perbedaan doktrin atau ciri-ciri etnis dan adat istiadat sendiri jarang
memicu orang untuk melakukan kekerasan.
Manifestasi etnis atau agama konflik,
seperti di kasus Indonesia, sering berfungsi sebagai faktor yang membenarkan
dan mengintensifkan penggunaan kekerasan setelah konflik terjadi. Hal ini juga
berfungsi sebagai kuat perangkat yang mendefinisikan pihak dalam kaitannya
dengan konflik dan posisi mereka.
Pecahnya konflik kekerasan itu sendiri, dan kemampuan pihak yang terlibat
untuk mempertahankan itu, sering diatasi dengan kehadiran faktor lain seperti
negara-negara lemah, keluhan ekonomi dan politik, tidak adanya politik
mekanisme yang sah orang dapat mengekspresikan keluhan mereka, persaingan atas akses ke kekuasaan dan kekayaan di antara elit, dan mengurangi kapasitas negara untuk menangani konflik. Di sini, penting untuk membedakan antara penyebab langsung dari konflik di satu sisi, dan penyebab permisif pada penyebab langsung other.The mengacu pada peristiwa tertentu yang mendorong satu kelompok ke kelompok melakukan kekerasan terhadap yang lain. Penyebab permisif merujuk ke umum kondisi atau konteks - sosial, politik, dan ekonomi - yang menciptakan potensi untuk kondisi konflik atau konflik laten dan predisposisi masyarakat konflik kekerasan. Penyebab ini merupakan akar dari konflik dan potensi konflik, mengembangkan dari tertentu sosial, politik,
dan konteks ekonomi, berubah menjadi konflik terbuka kekerasan oleh
penyebab langsung. Namun, proses transformasi dari konflik
potensi untuk membuka konflik kekerasan tidak otomatis. Hal ini membutuhkan kehadiran faktor memfasilitasi akibat, antara lain, interaksi antara
artikulasi keluhan oleh masyarakat, dan adanya keserakahan kalangan elit di, tingkat lokal nasional dan, terutama.
Pecahnya konflik kekerasan itu sendiri, dan kemampuan pihak yang terlibat
untuk mempertahankan itu, sering diatasi dengan kehadiran faktor lain seperti
negara-negara lemah, keluhan ekonomi dan politik, tidak adanya politik
mekanisme yang sah orang dapat mengekspresikan keluhan mereka, persaingan atas akses ke kekuasaan dan kekayaan di antara elit, dan mengurangi kapasitas negara untuk menangani konflik. Di sini, penting untuk membedakan antara penyebab langsung dari konflik di satu sisi, dan penyebab permisif pada penyebab langsung other.The mengacu pada peristiwa tertentu yang mendorong satu kelompok ke kelompok melakukan kekerasan terhadap yang lain. Penyebab permisif merujuk ke umum kondisi atau konteks - sosial, politik, dan ekonomi - yang menciptakan potensi untuk kondisi konflik atau konflik laten dan predisposisi masyarakat konflik kekerasan. Penyebab ini merupakan akar dari konflik dan potensi konflik, mengembangkan dari tertentu sosial, politik,
dan konteks ekonomi, berubah menjadi konflik terbuka kekerasan oleh
penyebab langsung. Namun, proses transformasi dari konflik
potensi untuk membuka konflik kekerasan tidak otomatis. Hal ini membutuhkan kehadiran faktor memfasilitasi akibat, antara lain, interaksi antara
artikulasi keluhan oleh masyarakat, dan adanya keserakahan kalangan elit di, tingkat lokal nasional dan, terutama.
Analisis dalam makalah ini lebih
memfokuskan pada permisif dan
memfasilitasi penyebab konflik, daripada merinci faktor-faktor langsung
yang memicu konflik. Memang, meskipun perbedaan di alam konflik, beberapa kondisi umum yang ada di kedua horisontal dan konflik vertikal di Indonesia. Dalam hal ini, akar penyebab dari Konflik dapat ditelusuri kembali ke sifat hegemonik Orde Baru rezim dengan menganalisis kebijakan politik dan ekonomi rezim dan konsekuensinya bagi kondisi sosial, politik, dan ekonomi
di daerah konflik. Potensi konflik diperburuk oleh pecahnya krisis ekonomi dan proses demokratisasi cacat yang diikuti kejatuhan Presiden Suharto pada bulan Mei 1988. Mereka adalah kemudian ditopang oleh ketidakmampuan negara untuk mengatasi situasi ini (Hal ini akan dibahas secara terpisah pada bagian dinamika
konflik). Dalam konteks itu, konflik internal di Indonesia lebih tentang ekonomi politik menjadi Kristen dan Muslim di Poso dan Ambon, menjadi orang Dayak dan Madura di Kalimantan, dan menjadi Aceh dan Papua di Aceh dan Papua bukan tentang agama kepercayaan dan praktek, atau perbedaan etnis dan budaya.
Akar Penyebab: Sifat dari Rezim Orde Baru dan Konsekuensi
memfasilitasi penyebab konflik, daripada merinci faktor-faktor langsung
yang memicu konflik. Memang, meskipun perbedaan di alam konflik, beberapa kondisi umum yang ada di kedua horisontal dan konflik vertikal di Indonesia. Dalam hal ini, akar penyebab dari Konflik dapat ditelusuri kembali ke sifat hegemonik Orde Baru rezim dengan menganalisis kebijakan politik dan ekonomi rezim dan konsekuensinya bagi kondisi sosial, politik, dan ekonomi
di daerah konflik. Potensi konflik diperburuk oleh pecahnya krisis ekonomi dan proses demokratisasi cacat yang diikuti kejatuhan Presiden Suharto pada bulan Mei 1988. Mereka adalah kemudian ditopang oleh ketidakmampuan negara untuk mengatasi situasi ini (Hal ini akan dibahas secara terpisah pada bagian dinamika
konflik). Dalam konteks itu, konflik internal di Indonesia lebih tentang ekonomi politik menjadi Kristen dan Muslim di Poso dan Ambon, menjadi orang Dayak dan Madura di Kalimantan, dan menjadi Aceh dan Papua di Aceh dan Papua bukan tentang agama kepercayaan dan praktek, atau perbedaan etnis dan budaya.
Akar Penyebab: Sifat dari Rezim Orde Baru dan Konsekuensi
Setelah mengambil alih kekuasaan dari
rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno pada tahun 1966, Orde Baru Soeharto segera
membuat jelas bahwa itu tidak ada niat untuk menempatkan negara pada jalan
demokrasi. Sebaliknya, Presiden Suharto halus unsur otoritarianisme sudah di
tempat di bawah pemerintahan Sukarno. Tidak seperti Sukarno, yang didefinisikan
otoriterisme di hal kebutuhan untuk mempertahankan romantisme revolusi,
Soeharto otoritarianisme diberi pengertian yang lebih konkret dari tujuan, yang
didefinisikan dalam hal keharusan Pembangunan (pembangunan). Ini menciptakan
ideologi trilogi Pembangunan (trilogi pembangunan) yang terdiri dari tiga unsur
penting: stabilitas (stabilitas), pertumbuhan (growth), dan
pemerataan (equity). Trilogi ini juga menunjukkan bagaimana prioritas nasional terstruktur: pemeliharaan stabilitas dalam rangka mencapai pertumbuhan, dengan janji pemerataan untuk datang kemudian. Pada kenyataannya, Namun, persamaan pemerataan trilogi itu hampir terpenuhi. Selama lebih dari tiga dekade, janji Suharto Pembangunan trilogi terwujud terutama melalui "trilogi kehancuran":
sentralisasi, eksploitasi, dan penindasan. Akar penyebab dari konflik saat ini dapat ditemukan dalam waktu tiga fitur ini di Indonesia Orde Baru.
pemerataan (equity). Trilogi ini juga menunjukkan bagaimana prioritas nasional terstruktur: pemeliharaan stabilitas dalam rangka mencapai pertumbuhan, dengan janji pemerataan untuk datang kemudian. Pada kenyataannya, Namun, persamaan pemerataan trilogi itu hampir terpenuhi. Selama lebih dari tiga dekade, janji Suharto Pembangunan trilogi terwujud terutama melalui "trilogi kehancuran":
sentralisasi, eksploitasi, dan penindasan. Akar penyebab dari konflik saat ini dapat ditemukan dalam waktu tiga fitur ini di Indonesia Orde Baru.
1. Politik Sentralisasi
Orde Baru menyatakan bahwa Indonesia
harus terstruktur dan diatur dengan tingkat tinggi keseragaman di mana pusat
akan mendefinisikan apa yang baik dan buruk bagi daerah. Untuk Orde Baru,
Trilogi pembangunan hanya dapat dicapai melalui penguatan persatuan dan
kesesuaian yang, pada gilirannya, dibutuhkan kuat dan terpusat negara.
Kebijakan yang demikian dirancang di pusat dan dikenakan pada pinggiran. Semua
aspek politik dan ekonomi - dari alokasi anggaran, pengangkatan gubernur dan
kepala kabupaten, struktur pemerintah daerah di tingkat desa, rencana
pembangunan, dengan bentuk bangunan pemerintah dan kantor - yang dikontrol
ketat oleh pusat. Pada kenyataannya, bagaimanapun, bahwa sistem pemerintahan
yang sentral terutama melayani kepentingan politik dan ekonomi dari pusat,
terutama beberapa anggota elite kekuasaan.
Politik sentralisasi, yang pada
kenyataannya menjadi politik
keseragaman daripada persatuan, segera melemahkan institusi lokal.
Budaya tradisional dan norma-norma, yang sering dibantu fungsi
pencegahan konflik dan mekanisme manajemen tingkat lokal, segera
terkikis. Salah satu faktor yang sering merusak mekanisme ini sangat
adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pusat tanpa memperhitungkan memperhitungkan implikasi antropologis dan sosial dari program ini. Di memerintahkan untuk mengangkat tekanan penduduk di pusat (Jawa dan Madura), pemerintah Orde Baru memulai pada rekayasa demografi
skema untuk memindahkan orang dari daerah padat penduduk (sebagian besar dari Jawa dan Madura) ke daerah lain, terutama di Indonesia Timur.
Meskipun kebijakan transmigrasi telah benar-benar dimulai selama
era kolonial, Orde Baru di bawah Soeharto itu mengalami signifikan eskalasi, terutama karena dukungan resmi dari negara. Itu Orde Baru percaya bahwa "orang Indonesia berbagi akal sehat identitas dan bahwa persatuan nasional akan diperkuat oleh pencampuran etnis kelompok ".
keseragaman daripada persatuan, segera melemahkan institusi lokal.
Budaya tradisional dan norma-norma, yang sering dibantu fungsi
pencegahan konflik dan mekanisme manajemen tingkat lokal, segera
terkikis. Salah satu faktor yang sering merusak mekanisme ini sangat
adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pusat tanpa memperhitungkan memperhitungkan implikasi antropologis dan sosial dari program ini. Di memerintahkan untuk mengangkat tekanan penduduk di pusat (Jawa dan Madura), pemerintah Orde Baru memulai pada rekayasa demografi
skema untuk memindahkan orang dari daerah padat penduduk (sebagian besar dari Jawa dan Madura) ke daerah lain, terutama di Indonesia Timur.
Meskipun kebijakan transmigrasi telah benar-benar dimulai selama
era kolonial, Orde Baru di bawah Soeharto itu mengalami signifikan eskalasi, terutama karena dukungan resmi dari negara. Itu Orde Baru percaya bahwa "orang Indonesia berbagi akal sehat identitas dan bahwa persatuan nasional akan diperkuat oleh pencampuran etnis kelompok ".
Untuk alasan itu, dan juga dalam rangka
mempercepat ekonomi
pengembangan, pada tahun 1990 Presiden Soeharto menyatakan bahwa kebijakan
transmigrasi akan diarahkan ke Indonesia.25 Timur Meskipun Pemerintah telah memperingatkan dampak dari kebijakan transmigrasi pada demografi regional dan ekonomi, itu tetap mengabaikan budaya, kebutuhan dan perasaan orang-orang lokal. Untuk Orde Baru untuk berhasil, kesatuan bangsa harus dipaksa oleh pusat.
Kasus Kalimantan adalah gambaran dari dampak transmigrasi. Transmigrasi, baik yang disponsori pemerintah dan spontan, secara signifikan mengubah keseimbangan demografi di wilayah tersebut. Dalam hal keseimbangan populasi, pada tahun 1980, misalnya, transmigran menyumbang hanya sekitar 1,4 persen dari populasi provinsi. Pada tahun 1985, bagaimanapun, proporsinya meningkat menjadi 6 persen. Pada tahun 1984, persentase semua transmigran Indonesia akan Kalimantan Barat sebagai lawan provinsi lain meningkat dari 14,6 menjadi lebih dari 25 per cent.27 Pada tahun 2000, ketika program transmigrasi ditinggalkan, transmigran sebesar sekitar 21 persen dari penduduk Kalimantan Tengah, dan dalam beberapa daerah mereka membuat setengah dari populasi. Dalam keadaan seperti itu, ICG mencatat bahwa "konflik etnis di Kalimantan Tengah telah terjadi
latar belakang dislokasi dan marginalisasi dari Dayak masyarakat "di mana" gelombang besar imigrasi mendorong Dayak selain di tanah air mereka sendiri ... "
pengembangan, pada tahun 1990 Presiden Soeharto menyatakan bahwa kebijakan
transmigrasi akan diarahkan ke Indonesia.25 Timur Meskipun Pemerintah telah memperingatkan dampak dari kebijakan transmigrasi pada demografi regional dan ekonomi, itu tetap mengabaikan budaya, kebutuhan dan perasaan orang-orang lokal. Untuk Orde Baru untuk berhasil, kesatuan bangsa harus dipaksa oleh pusat.
Kasus Kalimantan adalah gambaran dari dampak transmigrasi. Transmigrasi, baik yang disponsori pemerintah dan spontan, secara signifikan mengubah keseimbangan demografi di wilayah tersebut. Dalam hal keseimbangan populasi, pada tahun 1980, misalnya, transmigran menyumbang hanya sekitar 1,4 persen dari populasi provinsi. Pada tahun 1985, bagaimanapun, proporsinya meningkat menjadi 6 persen. Pada tahun 1984, persentase semua transmigran Indonesia akan Kalimantan Barat sebagai lawan provinsi lain meningkat dari 14,6 menjadi lebih dari 25 per cent.27 Pada tahun 2000, ketika program transmigrasi ditinggalkan, transmigran sebesar sekitar 21 persen dari penduduk Kalimantan Tengah, dan dalam beberapa daerah mereka membuat setengah dari populasi. Dalam keadaan seperti itu, ICG mencatat bahwa "konflik etnis di Kalimantan Tengah telah terjadi
latar belakang dislokasi dan marginalisasi dari Dayak masyarakat "di mana" gelombang besar imigrasi mendorong Dayak selain di tanah air mereka sendiri ... "
Proses serupa juga terjadi di Maluku dan
Papua. Di Maluku, yang
kebijakan kolonial menguntungkan orang-orang Kristen Maluku memastikan bahwa politik kekuasaan selalu domain mereka. Namun, kedatangan imigran dari
Sulawesi (khususnya Bugis, Buton, dan Makassar yang merupakan
target pertama kekerasan komunal oleh Christian Ambon pada bulan Januari
1999) selama tahun-tahun Suharto mengubah keseimbangan pengakuan dosa di
mendukung Islam, terutama di selatan, termasuk provinsi kota Ambon.30 Dari tahun 1969 sampai tahun 1999, 97.422 orang ditransmigrasikan ke Maluku, dengan lebih dari setengah berada di Maluku tengah, terutama pulau Ambon, Seram, dan Buru. itulah migran Muslim berhasil memainkan peran utama dalam sector.32 bisnis Di Papua, yang terakhir tiga dekade juga menyaksikan kedatangan sejumlah besar migran dari Jawa kelebihan penduduk dan daerah lainnya. Pada tahun 1971, non-Papua hanya merupakan 4 persen dari total populasi. Pada tahun 1990, non-Papua yang dibuat naik lebih dari 20 persen dari total penduduk 1,7 million.Due fakta bahwa para pemukim sering lebih terdidik, mereka berhasil mendominasi lapangan kerja di sektor-sektor utama di provinsi tersebut. Transmigrasi, disponsori atau sukarela, juga meningkatkan kompetisi untuk tanah dan sumber daya antara penduduk setempat dan para pendatang.
kebijakan kolonial menguntungkan orang-orang Kristen Maluku memastikan bahwa politik kekuasaan selalu domain mereka. Namun, kedatangan imigran dari
Sulawesi (khususnya Bugis, Buton, dan Makassar yang merupakan
target pertama kekerasan komunal oleh Christian Ambon pada bulan Januari
1999) selama tahun-tahun Suharto mengubah keseimbangan pengakuan dosa di
mendukung Islam, terutama di selatan, termasuk provinsi kota Ambon.30 Dari tahun 1969 sampai tahun 1999, 97.422 orang ditransmigrasikan ke Maluku, dengan lebih dari setengah berada di Maluku tengah, terutama pulau Ambon, Seram, dan Buru. itulah migran Muslim berhasil memainkan peran utama dalam sector.32 bisnis Di Papua, yang terakhir tiga dekade juga menyaksikan kedatangan sejumlah besar migran dari Jawa kelebihan penduduk dan daerah lainnya. Pada tahun 1971, non-Papua hanya merupakan 4 persen dari total populasi. Pada tahun 1990, non-Papua yang dibuat naik lebih dari 20 persen dari total penduduk 1,7 million.Due fakta bahwa para pemukim sering lebih terdidik, mereka berhasil mendominasi lapangan kerja di sektor-sektor utama di provinsi tersebut. Transmigrasi, disponsori atau sukarela, juga meningkatkan kompetisi untuk tanah dan sumber daya antara penduduk setempat dan para pendatang.
Politik sentralisasi di bawah Suharto,
yang menuntut memperhatikan keseragaman, juga mengancam identitas lokal.
Sebagai contoh, UU No 5/1979, dimana pemerintah desa standar di seluruh
Indonesia, tidak menyembunyikan tujuan "untuk membuat posisi desa
Pemerintah sejauh mungkin seragam ". Pada kenyataannya, sistem baru hanya
direplikasi sistem tradisional pemerintah desa di Jawa. Sebagai Akibatnya,
pemimpin desa tradisional, yang bervariasi di seluruh Indonesia, serius
dirusak. Sekali lagi, kasus Kalimantan jelas menunjukkan
bagaimana lembaga-lembaga tradisional yang dirusak oleh politik yang berlebihan
sentralisasi di bawah Orde Baru. Penggabungan masyarakat yang berbeda
ke desa-desa yang lebih besar sesuai dengan standar nasional mengakibatkan
banyak warga desa tidak tahu kepala desa mereka, dan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 5/197 bahwa calon kepala desa harus lulus
dari sekolah tinggi membuatnya sulit bagi para pemimpin adat dihormati untuk
dipilih. Dan, "sebagai pemimpin tradisional kehilangan otoritas moralnya,
kapasitasnya untuk menjamin ketertiban sosial berkurang ".
bagaimana lembaga-lembaga tradisional yang dirusak oleh politik yang berlebihan
sentralisasi di bawah Orde Baru. Penggabungan masyarakat yang berbeda
ke desa-desa yang lebih besar sesuai dengan standar nasional mengakibatkan
banyak warga desa tidak tahu kepala desa mereka, dan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 5/197 bahwa calon kepala desa harus lulus
dari sekolah tinggi membuatnya sulit bagi para pemimpin adat dihormati untuk
dipilih. Dan, "sebagai pemimpin tradisional kehilangan otoritas moralnya,
kapasitasnya untuk menjamin ketertiban sosial berkurang ".
Aspek lain dari politik Orde Baru
sentralisasi adalah obsesi pemerintah pusat di Jakarta dengan mempertahankan
mutlak kontrol wilayah tersebut. Dalam rangka untuk memastikan loyalitas dari
daerah Pemerintah, misalnya, pemilihan gubernur dan bupati yang dibutuhkan
berkat dan persetujuan dari pemerintah pusat di Jakarta, dan di Bahkan, dari
Presiden Soeharto sendiri. Praktek ini sering terpinggirkan kandidat adat untuk
dipilih, sehingga mencegah mereka dari
berpartisipasi dalam politik formal dan memperoleh akses ke kekuasaan lokal. Di
Kalimantan Tengah, misalnya, tiga gubernur berturut-turut sejak tahun 1984
orang Jawa. Bahkan pada tingkat kabupaten, posisi bupati (Bupati) sebagian besar telah diduduki oleh non-Dayaks.37 Praktek serupa juga umum di daerah lain konflik, dan memang di seluruh Indonesia, seperti seperti di Sulawesi Tengah, Maluku, Aceh, dan Papua. Sifat sentralistik negara juga membuat politik lokal yang sangat tergantung, dan rentan terhadap, keadaan politik nasional.
Ada kentara ramping di tengah menuju bentuk Islam politik. Kasus Maluku adalah ilustrasi dalam hal ini. Sejak awal 1990, telah ada pemahaman di kalangan umat Kristen Maluku bahwa politik di Jakarta telah bergeser untuk menguntungkan umat Islam. Persepsi ini muncul ketika Presiden Soeharto mulai mengkooptasi Muslim kelas menengah, dicontohkan oleh pembentukan Intelektual Muslim Indonesia Association (ICMI). Penunjukan ketua Maluku ICMI sebagai gubernur pada tahun 1993 memperkuat persepsi di kalangan umat Kristen bahwa politik Jakarta tidak mempengaruhi politik lokal. Pada masalah ini, sudah mencatat bahwa "sebagai bagian dari upaya Presiden Soeharto untuk memenangkan politik dukungan dari kelompok-kelompok Muslim, ia mulai menunjuk Muslim Ambon dengan gubernur dalam preferensi untuk para perwira militer yang ia punya disukai sampai kemudian ". Di Poso, Sulawesi Tengah, pergeseran politik di Persepsi Jakarta "warga ditingkatkan 'dari masa lalu ekonomi dan politik diskriminasi terhadap Muslim, dan sekarang dan diskriminasi di masa depan terhadap orang Kristen ".
berpartisipasi dalam politik formal dan memperoleh akses ke kekuasaan lokal. Di
Kalimantan Tengah, misalnya, tiga gubernur berturut-turut sejak tahun 1984
orang Jawa. Bahkan pada tingkat kabupaten, posisi bupati (Bupati) sebagian besar telah diduduki oleh non-Dayaks.37 Praktek serupa juga umum di daerah lain konflik, dan memang di seluruh Indonesia, seperti seperti di Sulawesi Tengah, Maluku, Aceh, dan Papua. Sifat sentralistik negara juga membuat politik lokal yang sangat tergantung, dan rentan terhadap, keadaan politik nasional.
Ada kentara ramping di tengah menuju bentuk Islam politik. Kasus Maluku adalah ilustrasi dalam hal ini. Sejak awal 1990, telah ada pemahaman di kalangan umat Kristen Maluku bahwa politik di Jakarta telah bergeser untuk menguntungkan umat Islam. Persepsi ini muncul ketika Presiden Soeharto mulai mengkooptasi Muslim kelas menengah, dicontohkan oleh pembentukan Intelektual Muslim Indonesia Association (ICMI). Penunjukan ketua Maluku ICMI sebagai gubernur pada tahun 1993 memperkuat persepsi di kalangan umat Kristen bahwa politik Jakarta tidak mempengaruhi politik lokal. Pada masalah ini, sudah mencatat bahwa "sebagai bagian dari upaya Presiden Soeharto untuk memenangkan politik dukungan dari kelompok-kelompok Muslim, ia mulai menunjuk Muslim Ambon dengan gubernur dalam preferensi untuk para perwira militer yang ia punya disukai sampai kemudian ". Di Poso, Sulawesi Tengah, pergeseran politik di Persepsi Jakarta "warga ditingkatkan 'dari masa lalu ekonomi dan politik diskriminasi terhadap Muslim, dan sekarang dan diskriminasi di masa depan terhadap orang Kristen ".
2. Politik Eksploitasi
Peta konflik etnis jelas mengungkapkan
bahwa kekerasan komunal terutama terjadi di daerah dengan sumber daya alam yang
melimpah. Sudah
disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi adalah pusat New
Memesan pemerintah. Salah satu elemen penting dari pembangunan ekonomi
adalah ketergantungan yang kuat dan berat pada kontrol negara dan eksploitasi
sumber daya alam. Indonesia adalah sangat kaya akan sumber daya alam
termasuk tanah yang subur, hutan yang luas, dan sumber berlimpah energi.
Pemerintah Orde Baru segera memulai eksploitasi yang luas
sumber daya alam, terutama minyak bumi dan hutan, yang menyediakan
modal untuk pembangunan dimulai, komoditas primer merupakan
sekitar 60 persen dari total PDB, dari mana minyak menyumbang 27
persen. Ketika pangsa komoditas primer sebagai proporsi dari PDB
menurun menjadi 39 persen pada tahun 1990, nilai pendapatan ekspor dari
sektor kehutanan meningkat dari 5,2 miliar dolar pada tahun 1992 menjadi sekitar
US $ 7,7 miliar pada 1994. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam telah berkembang di luar mineral, minyak dan gas.
disebutkan sebelumnya bahwa pembangunan ekonomi adalah pusat New
Memesan pemerintah. Salah satu elemen penting dari pembangunan ekonomi
adalah ketergantungan yang kuat dan berat pada kontrol negara dan eksploitasi
sumber daya alam. Indonesia adalah sangat kaya akan sumber daya alam
termasuk tanah yang subur, hutan yang luas, dan sumber berlimpah energi.
Pemerintah Orde Baru segera memulai eksploitasi yang luas
sumber daya alam, terutama minyak bumi dan hutan, yang menyediakan
modal untuk pembangunan dimulai, komoditas primer merupakan
sekitar 60 persen dari total PDB, dari mana minyak menyumbang 27
persen. Ketika pangsa komoditas primer sebagai proporsi dari PDB
menurun menjadi 39 persen pada tahun 1990, nilai pendapatan ekspor dari
sektor kehutanan meningkat dari 5,2 miliar dolar pada tahun 1992 menjadi sekitar
US $ 7,7 miliar pada 1994. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam telah berkembang di luar mineral, minyak dan gas.
Melalui eksploitasi
sumber daya alam yang besar, Orde Baru
berhasil memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan bahwa kontribusi signifikan terhadap penguatan legitimasi dan kapasitas negara.
Pemerintah Orde Baru Suharto terampil menggunakan kontrol atas alam
sumber daya sebagai alat untuk memelihara patronase. Rezim memegang
hak istimewa untuk mengalokasikan hak untuk mengeksplorasi minyak, mineral, dan kayu. Untuk Misalnya, konsesi kehutanan di antara patronase paling populer
sumber daya. Ini manipulasi sumber daya alam sebagai instrumen daya mempertahankan kemudian didukung oleh kemajuan ekonomi yang mengesankan. Dari tahun 1968 sampai 1993, misalnya, pertumbuhan PDB tahunan rata-rata melebihi 6 persen. Inflasi rata-rata kurang dari 10 persen di atas sama periode.
berhasil memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan bahwa kontribusi signifikan terhadap penguatan legitimasi dan kapasitas negara.
Pemerintah Orde Baru Suharto terampil menggunakan kontrol atas alam
sumber daya sebagai alat untuk memelihara patronase. Rezim memegang
hak istimewa untuk mengalokasikan hak untuk mengeksplorasi minyak, mineral, dan kayu. Untuk Misalnya, konsesi kehutanan di antara patronase paling populer
sumber daya. Ini manipulasi sumber daya alam sebagai instrumen daya mempertahankan kemudian didukung oleh kemajuan ekonomi yang mengesankan. Dari tahun 1968 sampai 1993, misalnya, pertumbuhan PDB tahunan rata-rata melebihi 6 persen. Inflasi rata-rata kurang dari 10 persen di atas sama periode.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon